Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mempawah Drs Zulkifli Salim M.Si mengatakan terkait raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bagi pemkab Mempawah adalah target yang memang dikejar sejak awal. "Seperti janji saya sewaktu pelantikan waktu itu,"ungkapnya kepada Tribun, Rabu (7/6/2017).
Maklum saja, Kabupaten Mempawah terakhir kali mendapatkan opini WTP pada tahun 2007 silam. Ini berarti 10 tahun penantian WTP kembali akhirnya dicapai. Ia mengatakan opini WTP memiliki arti penting bagi seluruh jajaran pemkab Mempawah.
"Kalau kita WTP jadi menunjukkan kita sudah terpenuhi standar tranparansi dan akuntabilitas,"ujarnya.
Ia mengatakan dengan capaian WTP bagi suatu pemerintahan menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi.
"Kepercayaan pemerintah pusat kepada kita, misalnya ada proyek atau program maka tidak ragu-ragu lagi, karena sudah teruji,"ujarnya.
Kemudian kepercayaan publik dari pengusaha atau investor kepada pemerintah juga bertambah, sehingga mereka tidak ragu dalam menanamkan modal di Mempawah ini. "Artinya kita transparan,"ujarnya.
Terkait kerja keras mereka dalam mencapai melalui proses tidak mudah.
Ia sendiri baru resmi dilantik jadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mempawah pada Januari 2017.
Maka ia memiliki waktu 3 bulan untuk bekerja keras membenahi lini pengelolaan keuangan pemkab Mempawah ini.
Lantas dari hal utama ia mengatakan harus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) dari pejabat sebelumnya utamanya 7 item yang harus diselesaikan.
"Aset terutama yang harus dituntaskan, jadi saya dalam waktu 3 bulan harus menuntaskan itu,"ujarnya.
Aset yang dimaksud diantaranya sektor pendidikan dan infrastruktur, dimana yang masih perlu perbaikan saat itu adalah bentuk penyajiannya yang awalnya dalam bentuk paket.
"Misalnya dana buku DAK satu paket, berapa jumlah, siapa penerbit dan segala macamnya harus disajikan,"jelasnya.
Hal inilah diakuinya saat itu banyak hal yang belum disajikan rinci, sementara point ini dikatakannya juga mempengaruhi unsur tranparansi ini.
Maka dalam mengejar waktu yang ada, ia mengaku memperbaikinya diantaranya dengan memaksimalkan operator sekolah yang diberdayakan dalam membenahi persoalan ini. "Dalam 10 hari kami mengerjakannya akhirnya selesai,"jelasnya.
Kemudian masalah infrastruktur di PU dimana banyak jalan desa belum diserahkan.
"Dimana tanah diatas jalan, kemudian banyak jalan desa belum diserahkan, seperti tidak masuk jalan kabupaten itu masuk jalan desa namun masih masuk di kabupaten harus diserahterimakan ke desa,"jelasnya.
Kemudian bagaimana temuan tahun sebelumnya juga harus nol, tidak boleh tidak. Kalau hal itu tidak dituntaskan, ia mengaku akan sulit meraih WTP.
"Dalam dua kali pemeriksaan, sehingga semuanya beres,"jelasnya.
Ia mengatakan memang kelemahan aset dimana sata itu penyajiannya masih global, kemudian manajemen.
Sehingga dalam menggenjot kerja pegawai SKPD, ia selalu mengupdate perkembangan pengerjaan laporan keuangan dari hari ke hari yang bahkan ditampilkan dalam papan panel di kantor.
"Sehingga progres perkembangan itu saya catat di papan depan, bahkan ketika BPK datang mereka ikut memfoto. Karena disini memang fasilitator, dan pusat kegiatannya,"jelasnya.
Ia mengatakan awal menyusun laporan keuangan semua SKPD dilakukan target bertahap mulai dari 31 Januari, kemudian pertengahan Februari harus selesai.
Karena mereka tidak bisa menyusun laporan keuangan kalau tidak ada laporan dari masing-masing SKPD.
Bahkan tenaga pelaporannya dibimbing intensif. "Kalau sebelumnya mereka ini dilepas,"jelasnya.
Sehingga dikatakannya ada beberapa SKPD besar yang tersisa dibimbing di BPKAD langsung. Sementara target penyelesaian laporan keuangan ini harus selesai per 30 Maret ke BPK Provinsi Kalbar.
Namun pihaknya dapat menyelesaikan tepatr waktu bahkan 27 Maret sudah dilaporkan ke BPK Provinsi Kalbar. "Alhamdulillah kita akhirnya meraih WTP,"tutupnya.
Sumber: https://pontianak.tribunnews.com/2017/06/09/10-tahun-tanpa-predikat-pemkab-mempawah-raih-wtp-dengan-kerja-keras